TUBERKULOSIS DAN TEROBOSAN DI RUMAH SAKIT

Oleh Awaluddin Abdussalam
Tema Hari Tuberkulosis Sedunia tahun 2011 yang jatuh pada tanggal 24 Maret yang lalu, di Indonesia adalah “Terobosan Melawan Tuberkulosis menuju Indonesia Bebas”. Sampai saat ini penanggulangan tuberkulosis masih tertatih-tatih dalam pelaksanaan di daerah. Sedikit ada kebanggaan memang bahwa Indonesia yang dari dulu menempati posisi ketiga sebagai kontribusi tuberkulosis sedunia, sekarang telah turun di posisi kelima setelah India, China, Afrika Selatan dan Nigeria.
Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman tuberkulosis menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lain, seperti kelenjar, tulang, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan lain-lain. Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui percikan dahak yang beterbangan di udara.
Secara global kita sudah berkomitmen menyukseskan target Millenium Development Goals (MDG’s) dalam menanggulangi penyakit menular. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa indikator keberhasilan MDG’s dalam menanggulangi tuberkulosis adalah menurunkan 50% angka kesakitan dan kematian akibat tuberkulosis pada tahun 2015 dibandingkan dengan kondisi tahun 1990. Angka kematian berhasil diturunkan dari 92 kematian/100.000 penderita (1990) menjadi 27 kematian/100.000 penderita (2010). Sementara untuk angka penemuan penderita telah mencapai 77,3% (2010) dari target yang ditentukan sebesar 70%. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan telah mencapai 89,7% (2010) dari target yang ditentukan sebesar 85%.
Walaupun sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1992, program pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung, yang sering disebut DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) belum seluruh institusi pelayanan kesehatan mengadopsi program tersebut. Selama ini orientasi program terfokus pada penemuan penderita tuberkulosis di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Belakangan ketika target penemuan penderita terasa sulit dicapai kemudian diberlakukan pula terhadap rumah sakit pemerintah maupun swasta ataupun institusi pelayanan kesehatan dimana masyarakat memelukan pengobatan tuberkulosis, seperti rumah sakit paru-paru maupun balai pengobatan paru-paru.
Tetapi, program penanggulangan tuberkulosis dengan strategi DOTS tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja dengan gampangnya di rumah sakit. Hal sepele semacam diagnosis tuberkulosis yang diterapkan secara mikroskopis dengan pemeriksaan dahak boleh jadi tidak terlalu populer di kalangan rumah sakit. Padahal di buku Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis yang diterbitkan Kementerian Kesehatan, jelas-jelas di dukung oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Buku pedoman tersebut yang sebenarnya mengacu dan menerapkan International Standard Tuberculosis Care (ISTC) yang merupakan program World Health Organization (WHO). Diagnosis tuberkulosis di sebagian rumah sakit masih tetap diyakini dilakukan secara radiologis.
Permasalahan lainnya yang tidak kalah penting adalah ketika melakukan monitoring pengobatan terhadap penderita tuberkulosis. Pengobatan jangka panjang selama kurang lebih enam bulan dalam perjalananannya tidak tertutup kemungkinan mengalami putus berobat. Rumah sakit tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan survailans terhadap penderita yang mengalami putus berobat tersebut. Keterbatasan tenaga memungkinkan terjadinya hal tersebut. Walaupun sebenarnya ada opsi yang memeperbolehkan rumah sakit hanya memutuskan diagnosis terhadap penderita tuberkulosis yang kemudian untuk selanjutnya mekanisme pengobatan dirujuk ke puskesmas yang terdekat dengan tempat tinggal penderita. Di puskesmas yang mempunyai wilayah kerja binaan tersedia petugas yang sudah dilatih untuk melakukan survailans yang berhubungan dengan penderita tuberkulosis. Diperlukan jejaring yang sangat kuat antara rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (baca: melibatkan puskesmas) dalam mengatur mekanisme penanggulangan tuberkulosis.
Ketika jejaring ini tidak berjalan dengan baik, tidak tertutup kemungkinan kualitas kinerja program penanggulangan tuberkulosis akan menurun dengan drastis. Kemungkinan akan terjadi lonjakan penemuan penderita yang melimpah di rumah sakit, tetapi boleh jadi banyak penderita tuberkulosis yang akan mengalami putus berobat. Tentu saja pada gilirannya akan terjadi penularan yang disebabkan oleh para penderita tuberkulosis yang tidak menyelesaikan pengobatanntya secara tuntas tersebut.
Model penanggulangan berbagai penyakit menular di Indonesia lagi-lagi selalu mengandalkan bantuan luar negeri. Begitupun dengan penanggulangan tuberkulosis yang selama ini didanai dari Global Fund, yang fokus pada penanggulangan HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria ataupun dari donor lainnya. Permasalahan yang muncul kemudian ketikan kucuran dana ini terhenti, maka secara otomatis program ini akan terhenti juga. Walaupun sebenarnya setelah kucuran dana tersebut terhenti seharusnya pihak pemerintah daerah setempat mengalokasikan dana yang cukup untuk melanjutkan program tersebut. Sangat jarang ditemukan terjadinya kesinambungan yang diharapkan tersebut.
Ada yang patut disayangkan pula bahwa pendekatan untuk melaksanakan program-program penanggulangan penyakit menular (baca: termasuk tuberkulosis) yang jelas-jelas untuk kepentingan masyarakat kecil dilakukan dengan cara-cara “represif” terhadap rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan lainnya. Seperti yang tertuang dalam buku Pedoman Manajerial Pelayanan Tuberkulosis dengan Strategi DOTS di Rumah Sakit yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan RI (Jakarta, 2010). Kesan “pemaksaan” sangat jelas karena buku tersebut direkomendasikan bagi Komisi Akreditasi Rumah Sakit sebagai syarat untuk mengakreditasi rumah sakit. Seharusnya tanpa semua itupun sudah sepantasnya rumah sakit melakukan penanggulangan tuberkulosis dengan memerhatikan aturan secara nasional maupun internasional. Jadi, kapan kita akan memenuhi target MDG’s dalam memerangi tuberkulosis?
Awaluddin Abdussalam
Epidemiologis, Pegiat pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes